Postingan

Menampilkan postingan dengan label dpr

Taufik Kurniawan: APBN mampu, tinggal mau apa tidak!

Gambar
Suasana akrab yang terjalin Jakarta ,- Berbagai dukungan yang kian mengalir buat perjuangan PPDI membuat semangat tempur “Laskar-Laskar” PPDI yang ada di Ibukota bertambah membara, seakan mendapat suntikan moral baru ketika Pengurus Pusat dan Pengurus Propinsi yang menyertai bertemu dengan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di ruang rapat pimpinan DPR di Senayan Jakarta pada Kamis 31 Maret 2011, menghasilkan satu kesepahaman yang positip. Dipimpin oleh Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia Ubaidi Rosidy, rombongan Pengurus PPDI diterima di ruang rapat pimpinan DPR pada pukul 11.00 WIB. Dialog hangat dalam suasana keakraban yang terjalin di antara salah satu pimpinan DPR dengan para perangkat desa begitu terlihat jelas dalam pertemuan tersebut, seakan-akan tidak ada jarak yang memisahkan. Pimpinan DPR RI yang diwakili Taufik Kurniawan prihatin dengan nasib Perangkat Desa yang bekerja untuk Negeri Tercinta tetapi tidak jelas penghargaannya. Sudah saatnya sekara...

PERANGKAT DESA TUNTUT JADI PNS

Sejumlah perwakilan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menuntut untuk segera diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu terungkap saat perwakilan PPDI diterima Ketua DPR Agung Laksono didampingi Wakil Ketua Komisi II Idrus Marham dan Anggota Komisi X Bachruddin Nasori di ruang rapat Pimpinan DPR, Rabu (4/3). Kami iri dengan Sekdes yang diangkat jadi PNS, kata juru bicara PPDI Amat Untung. Menurutnya, perangkat desa yang datang ke Jakarta untuk menuntut menjadi PNS merupakan ujung tombak pemerintahan terendah di Indonesia yaitu pemerintahan desa. Tentu kami ingin diangkat menjadi PNS,tegasnya. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa tuntutan menjadi PNS bukan hanya aspirasi perwakilan yang hadir menghadap Ketua DPR tapi seluruh perangkat desa yang ada di Indonesia, baik yang datang ke Jakarta maupun tidak. Semua yang ada diluar dan yang hadir menghadap mengharapkan menjadi PNS, katanya. Sementara itu Wakil Ketua Komisi II Idrus Marham menilai tuntutan perangkat des...