Postingan

Menampilkan postingan dengan label PNS

Penguatan Pusinfo PPDI

Gambar
  Yogyakarta :  Senin, 10 Januari 2011 di hotel Yogyakarta diadakan Konsolidasi TIM dan Workshop Pusat informasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia. ( Pusinfo PPDI ) yang mengambil tema ”Mengukir Karya Menjadi Cerita”. Dalam acara ini, PP RPDN mengambil peran aktif sebagi insiator dan fasilitator penyelenggaraan kegiatan. Peran serta RPDN lebih dengan pertimbangan bahwa semangat yang diusung RPDN salah satunya adalah mencerdaskan masyarakat Desa dan peningkatan Profesionalitas Aparatur Desa. PPDI sebagai organisasi perangkat desa yang juga sebagai aparatur desa dipandang sangat tepat sebagai sarana pelaksanaan semangat RPDN, disisi yang lain ketua RPDN juga sebagai salah satu penasehat Pusat PPDI. Informasi adalah sumber kekuatan Menurut John Naisbitt, sumber kekuatan baru bukanlah uang yang berada dalam genggaman tangan beberapa orang, namun informasi di tangan orang banyak, Artinya kekuatan baru dalam sebuah komunitas tergantung pada bagaimana komunitas itu ma...

DPR Dukung Perangkat Desa PNS

Jakarta- Wakil Ketua DPR dari Partai Amanat Nasional ( PAN ) Taufik Kurniawan berjanji akan memperjuangkan nasib perangkat desa untuk mendapatkan status pegawai negeri sipil ( PNS ). "sebagai pimpinan DPR, kita akan mendukung agar perangkat desa dijadikan PNS. Ini sebagai bakti negara atas jasa-jasa mereka. Dan akan kita perjuangkan di dalam RUU Desa." kata Taufik Kurniawan, Kamis ( 31/3). Menurut Taufik, pemerintah dalam hal ini Kemendagri telah membuat kebijakan yang tidak adil terhadap seluruh perangkat desa. Pasalnya, di dalam satu kantor desa, yang hanya mendapatkan status PNS hanyalah sekretaris desa ( sekdes ), sedangkan perangkat desa lainnya hanya sebagai tenaga honorer. Taufik berjanji melakukan pembicaraan di tingkat pimpinan DPR agar status kepegawaian perangkat desa bisa ditingkatkan menjadi PNS. DPR saat ini masih menunggu draff RUU Desa yang menjadi inisiatif dari pemerintah. Dan RUU ini, dimungkinkan akan menjadi pintu masuk bagi upaya pe...

Taufik Kurniawan: APBN mampu, tinggal mau apa tidak!

Gambar
Suasana akrab yang terjalin Jakarta ,- Berbagai dukungan yang kian mengalir buat perjuangan PPDI membuat semangat tempur “Laskar-Laskar” PPDI yang ada di Ibukota bertambah membara, seakan mendapat suntikan moral baru ketika Pengurus Pusat dan Pengurus Propinsi yang menyertai bertemu dengan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di ruang rapat pimpinan DPR di Senayan Jakarta pada Kamis 31 Maret 2011, menghasilkan satu kesepahaman yang positip. Dipimpin oleh Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia Ubaidi Rosidy, rombongan Pengurus PPDI diterima di ruang rapat pimpinan DPR pada pukul 11.00 WIB. Dialog hangat dalam suasana keakraban yang terjalin di antara salah satu pimpinan DPR dengan para perangkat desa begitu terlihat jelas dalam pertemuan tersebut, seakan-akan tidak ada jarak yang memisahkan. Pimpinan DPR RI yang diwakili Taufik Kurniawan prihatin dengan nasib Perangkat Desa yang bekerja untuk Negeri Tercinta tetapi tidak jelas penghargaannya. Sudah saatnya sekara...

PERANGKAT DESA TUNTUT JADI PNS

Sejumlah perwakilan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menuntut untuk segera diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu terungkap saat perwakilan PPDI diterima Ketua DPR Agung Laksono didampingi Wakil Ketua Komisi II Idrus Marham dan Anggota Komisi X Bachruddin Nasori di ruang rapat Pimpinan DPR, Rabu (4/3). Kami iri dengan Sekdes yang diangkat jadi PNS, kata juru bicara PPDI Amat Untung. Menurutnya, perangkat desa yang datang ke Jakarta untuk menuntut menjadi PNS merupakan ujung tombak pemerintahan terendah di Indonesia yaitu pemerintahan desa. Tentu kami ingin diangkat menjadi PNS,tegasnya. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa tuntutan menjadi PNS bukan hanya aspirasi perwakilan yang hadir menghadap Ketua DPR tapi seluruh perangkat desa yang ada di Indonesia, baik yang datang ke Jakarta maupun tidak. Semua yang ada diluar dan yang hadir menghadap mengharapkan menjadi PNS, katanya. Sementara itu Wakil Ketua Komisi II Idrus Marham menilai tuntutan perangkat des...