Perangkat Desa Ancam Boikot PBB, Pemkab Sidoarjo Keder
Sidoarjo- Ancaman perangkat desa untuk memboikot pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) apabila tuntutannya untuk bisa bekerja sampai usia 60 tahun tidak dipenuhi, membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo keder. Pemkab khawatir akan ada efek terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika ancaman itu terwujud. Karena itu, Pemkot segera mencari solusi yang cepat dan tepat. "Mungkin kita akan secepatnya melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait," kata Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo, Joko Sartono, akhir pekan kemarin. Disampaikan Joko, untuk pembayaran PBB tahun 2012, saat ini SPPT-nya masih dalam proses penyampaian kepada wajib pajak. Kalau itu tidak terlaksana, jelas akan bisa mempengaruhi pembayaran PBB. "Padahal PBB tahun 2012 ini, targetnya kita naikkan dibanding tahun 2011 kemarin," kata Joko. Pada tahun 2011, lanjut Joko, ketika P