Sandi Yudha Kurniawan

Dalam setiap organisasi, terjadinya konflik merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini terjadi karena di satu sisi pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi mempunyai karakter, tujuan, visi, maupun gaya yang berbeda-beda. Di sisi lain adanya saling ketergantungan antara satu dengan yang lain yang menjadi karakter setiap organisasi. Tidak semua konflik merugikan organisasi. Konflik yang ditata dan dikendalikan dengan baik dapat menguntungkan organisasi sebagai suatu kesatuan. Dalam menata konflik dalam organisasi diperlukan keterbukaan, kesabaran serta kesadaran semua fihak yang terlibat maupun yang berkepentingan dengan konflik yang terjadi dalam organisasi. A.     Pengertian Konflik Konflik dapat diartikan sebagai ketidak setujuan antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok-kelompok dalam organisasi yang timbul karena mereka harus menggunakan sumber daya yang langka secara bersama-sama atau menjalankan kegiatan ...

Sidoarjo - Menunjuk Peraturan Bupati Sidoarjo No 40 Tahun 2010 tentang Pemberian penghasilan dan/atau tunjangan Kepala desa dan Perangkat desa dikabupaten sidoarjo terutama pasal 12 ayat 1,2 dan pasal 13 ayat 1,2,3,4,5 . FKPD Sidoarjo mengajukan pemohonan tunjangan kesehatan pada tanggal 1 Mei 2012 dengan mengirim surat Nomor 17 / FKPD-SDA / V / 2012 . Mengacu pada peraturan tersebut,dan sejauh ini masalah tunjangan kesehatan Kepala desa dan Perangkat desa non PNS beserta keluarganya belum terealisasi , dikarenakan belum adanya pedoman pelaksanaan tentang pemberian Tunjangan kesehatan kepada Kepala desa dan Perangkat desa. Dan tak menunggu lama Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo atas nama Sekretaris Daerah Suyono,SH Asisten Tata Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat telah menjawab surat permohonan Tunjangan Kesehatan dari FKPD Sidoarjo dengan mengirim surat tertanggal 09 Mei 2012 Nomor 141 / 2094 / 404.1.1.1 / 2012 bahwa pemberian jaminan kesehatan bagi Perangkat Desa tela...

Sidoarjo- Ancaman perangkat desa untuk memboikot pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) apabila tuntutannya untuk bisa bekerja sampai usia 60 tahun tidak dipenuhi, membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo keder. Pemkab khawatir akan ada efek terhadap penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) jika ancaman itu terwujud. Karena itu, Pemkot segera mencari solusi yang  cepat  dan tepat. "Mungkin kita akan secepatnya melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait,"  kata  Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo, Joko Sartono, akhir pekan kemarin. Disampaikan Joko, untuk pembayaran PBB tahun 2012, saat ini SPPT-nya masih dalam proses penyampaian kepada wajib pajak. Kalau itu tidak terlaksana, jelas akan bisa mempengaruhi pembayaran PBB. "Padahal PBB tahun 2012 ini, targetnya kita naikkan dibanding tahun 2011 kemarin," kata Joko. Pada tahun 2011, lanjut Joko,...