ANGGARAN RUMAH TANGGA PPDI ( PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA

BAB I

KODE ETIK DAN IKRAR

Pasal 1

(1) Kode etik perangkat desa Indonesia merupakan etika jabatan perangkat desa yang menjadi landasan moral dan pedoman tingkah laku yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap perangkat desa Indonesia.

(2) Ikrar perangkat desa Indonesia merupakan penegasan kebulatan tekad anggota PPDI dalam pengahayatan dan pengamalan kode etik perangkat desa Indonesia.

(3) Kode etik dan Ikrar perangkat desa Indonesia tercantum dalam naskah tersendiri.

(4) Setiap anggota PPDI Wajib memahami, menghayati, mengamalkan dan menjunjung tinggi kode etik dan ikrar perangkat desa indonesia

(5) Tatacara penggunaan dan pengucapan ikrar perangkat desa Indonesia diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

Tata cara penerimaan Anggota

(1) Keanggotaan dapat diperoleh dengan jalan mengajukan permohonan menjadi anggota kepada pengurus PPDI kabupaten melalui pengurus kecamatan.

(2) Pengurus PPDI Kecamatan menetapkan permohonan keanggotaan dan melaporkannya kepada pengurus PPDI Kabupaten. Pengurus PPDI Kabupaten mengeluarkan Kartu Tanda Anggota bagi anggota yang bersangkutan.

(3) Dalam surat permohonan ini dilampiri :

- Foto Copy KTP / Kartu Domisili

- Foto Copy Surat Keputusan ( SK ) Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 3

Kewajiban Anggota

Anggota mempunyai kewajiban untuk ;

(a) Menaati AD/ART, peraturan serta ketentuan organisasi

(b) Menjunjung tinggi kode etik dan ikrar perangkat desa Indonesia

(d) Melaksanakan program,tugas serta misi organisasi

(e) Mambayar iuran anggota

(f) Memberikan sumbangan sukarela kepada PPDI jika dibutuhkan.

Pasal 4

Hak Anggota

Anggota PPDI memiliki

(a) Hak pilih yaitu hak untuk dipilih dan memilih menjadi pengurus organisasi

(b) Hak suara yaitu hak untuk memberikan suaranya pada waktu pungutan suara

(d) Hak membela diri yaitu hak untuk menyampaikan pembelaan diri atas tindakan disiplin organisasi yang dijatuhkan kepadanya atau atas pembatasan hak-hak keanggotaannya.

(e) Hak memperoleh kesejahtraan, pembelaan dan perlindungan hukum dalam melaksanakn tugasnya.

Pasal 5

Disiplin organisasi

(1) Tindakan disiplin organisasi dapat dikenakan kepada anggota yang :

(a) Dianggap telah melanggar kode etik perangkat desa Indonesia, Ikrar Perangkat Desa Indonesia. AD/ART serta disiplin organisasi.

(b) Tidak membayar uang iuran selama 10 ( sepuluh ) bulan berturut – turut dengan tidak memberikan alasan yang dapat dibenarkan oleh organisasi.

(2) Tindakan disiplin dapat berupa ;

(a) Peringkatan lisan atau tertulis

(b) Pemberhentian / pembebasan sebagai anggota

(3) Sebelum suatu tindakan disiplin dilakukan, pengurus organisasi yang mempunyai wewenang untuk menegakan tindakan disiplin wajib mengadakan penyelidikan yang seksama.

(4) Sebelum suatu tindakan disiplin dilakukan, anggota yang dianggap bersalah diberi kesempatan membela diri dengan cukup dan disertai pembuktian yang sah.

(5) Semua anggota yang terkena tindakan disiplin organisasi mempunyai hak banding kepada instansi organisasi yang lebih tinggi sampai tingkat Musyawarah Nasional.

BAB III

ORGANISASI TINGKAT PUSAT

Pasal 6

Status, Wilayah dan perangkat kelengkapan Organisasi

(1) Organisasi tingkat pusat merupakan Instansi tertinggi organisasi yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.

(2) Munas merupakan pemegang kedaulatan tertinggi organisasi

(3) Organisasi pusat berkedudukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(4) Perangkap kelengkapan organisasi tingkat pusat terdiri dari :

(a) Pengurus Pusat

(b) Munas,Munas merupakan pemegang kedaulatan tertinggi organisasi

(d) Majelis kehormatan dan kode etik Profesi tingkat pusat.

(e) Tim Pemeriksa Keungan .

BAB IV

ORGANISASI TINGKAT PROPINSI

Pasal 7

Status, wilayah dan perangkat kelengkapan organisasi

(1) Organisasi PPDI tingkat propinsi meliputi wilayah satu propinsi atau daerah setingkat propinsi.

(2) Dalam wilayah satu propinsi atau setingkat propinsi tidak boleh didirikan organisasi PPDI tingkat propinsi yang lain yang mempunyai batas wilayah yang sama.

(3) Perangkat kelengkapan organisasi PPDI tingkat propinsi terdiri dari :

(a) Pengurus PPDI Propinsi

(b) Musyawarah Daerah PPDI Propinsi, Musyawarah Daerah luar biasa propinsi, kerja propinsi dan forum organisasi lainnya ditingkat propinsi.

(d) Majelis kehormatan Organisasi dan kode Etik profesi tingkat propinsi

Pasal 8

Pengesahan dan penolakan organisasi Tingkat Propinsi

(1) Pengesahan organisasi PPDI tingkat propinsi

(a) Pengesahan organisasi PPDI Tingkat Propinsi yang baru dilakukan oleh pengurus pusat

(b) Untuk mendapatkan pengesahan sebagai organisasi PPDI tingkat Propinsi, calon Organisasi PPDI Tingkat propinsi wajib mengajukan surat permintaan pengesahan kepada pengurus pusat dengan menjelaskan :

- Nama Pengurus PPDI Tingkat Propinsi

- Susunan pengurus PPDI Tingkat propinsi

- Alamat pengurus / kantor organisasi PPDI Tingkat Propinsi

- Laporan / Berita acara pembentukan organisasi PPDI tingkat provinsi yang bersangkutan.

- Keadaan organisasi PPDI Tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan di bawahnya.

(2) Penolakan organisasi PPDI tingkat Propinsi

(a) Peneolakan pengesahan organisasi PPDI Tingkat propinsi dilakukan oleh pengurus pusat dengan PPDI dengan Pemberithuan melalui surat penolakan kepada yang berkepentingan dengan penjelasan alasanya.

(b) Calon Organisasi PPDI Tingkat Propinsi yang ditolak permintaanya, dapat mengajukan permasalahan kepada Rapimnas Pusat berikutnya yang wajib diagendakan secara khusus oleh Pengurus Pusat.

Pasal 9

Pembekuan, Pencairan dan Pembubaran Organisasi PPDI tingkat provinsi

(1) Pembekuan Organisasi PPDI Tingkat Provinsi

(a) Pembekuan Organisasi PPDI Tingkat Provinsi berarti menonaktifkan seluruh kepengurusan Organisasi PPDI Tingkat Provinsi dan mencabut seluruh hak-haknya untuk mengadakan ikatan ikatan atas nama PPDI.

(b) Pembekuan dan pencairan kembali Organisasi PPDI tingkat Provinsi dilakukan kepada Pengurus Pusat PPDI yang kemudian memberikan pertanggungjawabannya kepada Rakernas Pusat dengan mempertimbangkan usul dan saran Pengurus PPDI Tingkat Provinsi yang bersangkutan.

- Melanggar Kode Etik dan Ikrar Perangkat Desa Indonesia

- Melanggar AD/ ART serta ketentuan organisasi lainnya, dan

- Tidak memperhatikan kehidupan/ kegiatan organisasi

(2) Pembekuan wajib didahului dengan peringatan tertulis oleh Pengurus Pusat sekurangkurangnya tiga kali berturut-turut

(3) Sesudah organisasi PPDI Tingkat Provinsi dibekukan, segala kegiatan organisasi yang ada di daerah diurus langsung oleh pengurus Pusat dan segala urusan Organisasi PPDI Tingkat Provinsi menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat.

(4) Pencairan Organisasi PPDI Tingkat Provinsi

(a) Pengurus Pusat wajib menghidupkan kembali Organisasi PPDI Tingkat Provinsi itu antara lain dengan menyelenggarakan Musyawarah Wilayah PPDI Provinsi, selambat-lambatnya 6 (enam) bukan sesudah pembekuan.

(b) Pengurus Pusat dapat mencairkan kembali suatu Organisasi PPDI Provinsi yang dibekukan kalau Organisasi PPDI Provinsi tersebut telah dapat melakukan secara wajar.

(5) Pembubaran organisasi PPDI Provinsi

(a) Organisasi PPDI Provinsi dapat dibubarkan oleh Musyawarah Kerja Nasional ( Muskernas ) jika 12 (dua belas) bulan sesudah dibekukan dan setelah berbagi daya upaya untuk menghidupkan kembali tidak juga berhasil.

(b) Sesudah Organisasi PPDI Provinsi dibubarkan. Organissi PPDI Kabupaten dan organisasi dibawahnya yang tetap memenuhi syarat diurus langsung oleh Pengurus Pusat.

(c) Kekayaan Organisasi PPDI Provinsi, utang piutang, dan urusan lain-lain dari Organisasi PPDI Provinsi yang dibubarkan menjadi tanggungjawab Pengurus Pusat

(d) Pembubaran serta pengalihan segala kekayaan Organisasi PPDI Tingkat Provinsi oleh Pengurus Pusat wajib diumumkan melalui media masa baik cetak maupun elektronik setempat.

BAB V

ORGANISASI TINGKAT KABUPATEN

Pasal 10

Status, Wilayah, dan Perangkat Kelengkapan

(1) Wilayah Organisasi PPDI Kabupaten dapat meliputi satu wilayah Kabuapten

(2) Dalam wilayah satu Organisasi PPDI Kabupaten tidak boleh didirikan Organisasi PPDI Kabupaten lain yang mempunyai batas wilayah yang sama.

(3) Jika wilayah suatu Organisasi PPDI berkembang menjadi lebih dari satu wilayah sederajat dapat didirikan Organisasi PPDI Kabuapten yang baru dengan tatacara sebagai berikut :

(a) Pengurus PPDI Kabupaten mengadakan Rapat Anggota PPDI Kabupaten khusus

untuk menetapkan pembentukan Organisasi PPDI Kabupaten baru

(b) Rapat Anggota PPDI Kabupaten tersebut menetapkan Pengurus PPDI Kabupaten yang baru sebagai penanggungjawab organisasi di daerah baru tersebut.

(4) Ketentuan tentang tatacara wewenang dan tanggungjawab penyelenggara Rapat anggota tersebut.

(5) Perangkat Kelengkapan Organisasi PPDI Kabuapten terdiri dari :

(a) Pengurus PPDI Kabupaten

(b) Rapat Anggota PPDI Kabupaten, Rapat Anggota Luar Biasa PPDI Kabupaten, dan Rapat Kerja PPDI Kabupaten.

(d) Majelis Kehormatan Organisasi dan Kode Etik Profesi tingkat Kabupaten.

Pasal 11

Pengesahan dan Penolakan Organisasi PPDI Kabuapten

(1) Pengesahan Organisasi PPDI Kabupaten yang baru dilakukan oleh Pengurus Pusat dengan mempertimbangkan usul dan saran Pengurus PPDI Provinsi yang bersangkutan.

(2) Untuk memperoleh pengesahan sebagai Organisasi PPDI Kabupaten calon organisasi PPDI Kabuapten wajib mengajukan Surat permintaan Pengesahan kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus PPDI Provinsi dengan menjelaskan :

(a) Nama calon Organisasi PPDI Kabupaten

(b) Susunan Pengurus Organisasi PPDi Kabuapten pertama kali

(d) Laporan/ Berita Acara tentang pembentukan Organisasi PPDi kabuapten yang bersangkutan

(e) Keadaan Organisasi PPDI Kecamatan dibawahnya

(3) Organisasi PPDI Kabupaten dianggap sah apabila sudah menerima surat pengesahan dari Pengurus Pusat.

(4) Pengesahan diberikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

(a) Pembentukannnya telah sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah tangga Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3)

(b) Calon Organisasi PPDI Kabupaten telah menyelesaikan administrasi organissai.

(d) Usul dan saran pengurus PPDI Provinsi yang bersangkutan

(5) Penolakan pengesahan Organisasi PPDI Kabupaten dilakukan oleh Pengurus Pusat dengan mempertimbangkan usul dan saran Pengurus PPDI Provinsi yang bersangkutan yang diberitahukan dengan surat penolakan kepada yang berkepentingan dengan menjelaskan alasannya

(6) Calon Organisasi PPDI Kabupaten yang ditolak permintaan pengesahannya dapat mengajukan permasalahannya kepada Rapat Kerja Nasional tahun berikutnya wajib diagendakan secara khusus oleh Pengurus Pusat.

Pasal 12

Pembekuan Pencairan dan Pembubaran Organisasi PPDI Tingkat Kabupaten

(1) Pembekuan Organisasi PPDI Tingkat Kabupaten

(a) Pembekuan Organisasi PPDI tingkat Kabupaten berarti menonaktifkan seluruh kepengurusan Organisasi PPDI Tingkat Kabupaten dan mencabut seluruh hak-haknya untuk mengadakan ikatan-ikatan atas nama PPDI.

(b) Pembekuan dilakukan karena pengurus :

- Melanggar Kode Etik dan Ikrar Perangkat desa Indonesia

- Melanggar AD/ART serta ketentuan organisasi lainnya, dan

- Tidak memperhatikan kehidupan/ kegiatan organisasi.

(d) Sesudah Organisasi PPDI Tingkat Kabupaten dibekukan, segala kegiatan organisasi

yang ada di daerah diurus langsung oleh Pengurus Pusat dan segala urusan Organisasi PPDI Tingkat Kabupaten menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat.

(2) Pencairan Organisasi PPDI Tingkat Kabupaten

(a) Pengurus Pusat wajib menghidupkan kembali Organisasi PPDI Tingkat kabupaten itu antara lain dengan menyelenggarakan Musyawarah Daerah PPDI Kabupaten, selambat lambatnya 6 (enam) bulan sesudah pembekuan.

(b) Pengurus Pusat dapat mencairkan kembali Organisasi PPDI Tingkat Kabupaten itu antara lain dengan menyelenggarkan Musyawarah Daerah PPDI Kabupaten yang dibekukan kalau Organisasi PPDI Kabupaten tersebut telah dapat melakukan secara wajar dan dengan mempertimbangkan usul dan saran Pengurus PPDI Provinsi.

(3) Pembubaran Oranisasi PPDI Kabupaten

(a) Organisasi PPDI Kabupaten dapat dibubarkan oleh Musyawarah Kerja Nasional jika 12 (dua belas) bulan sesudah dibekukan dan setelah berbagai daya upaya untuk menghidupkan kembali tidak juga berhasil.

(b) Sesudah organisasi PPDI Kabupaten dibubarkan, Organisasi PPDI Kabupaten dan organisasi dibawahnya yang tetap memenuhi syarat diurus langsung oleh Pengurus Pusat yang pelaksaannya dapat didelegasikan kepada Pengurus PPDI Provinsi yang bersangkutan atau kepada Pengurus PPDI Kabuapten yang berdekatan.

Organissi PPDI Kabupaten yang dibubarkan menjadi tanggungjawab Paengurus Pusat yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Pengurus PPDI Provinsi yang bersangkutan.

(d) Pembubaran serta pengalihan segala kekayaan Organisasi PPDI Kabupaten oleh Pengurus Pusat wajib diumumkan melalui media masa baik cetak maupun elektronik setempat.

BAB VI

ORGANISASI TINGKAT KECAMATAN

Pasal 13

Status, Wilayah, dan Perangkat Kelengkapan Organisasi

(1) Wilayah Organisasi Tingkat Kecamatan meliputi wilayah satu kecamatan

(2) Perangkat kelengkapan Organisasi Tingkat Kecamatan dapat terdiri dari :

(a) Pengurus PPDI Kecamatan

(b) Rapat Anggota PPDI Kacamatan, Rapat Anggota Luar Biasa PPDI Kecamatan, dan Rapat Kerja PPDI Kecamatan

Pasal 14

Pengesahan dan Penolakan Organisasi PPDI Kecamatan

Anggaran Rumah Tangga pasal 11 berlaku pula bagi pengesahan dan penolakan permintaan pembentukan PPDI tingkat Kecamatan, dengan ketentuan bahwa yang berhak memberikan atau menolak permintaan pengesahan Kecamatan adalah Pengurus PPDI Provinsi dengan mempertimbangkan usul dan saran Pengurus PPDI Kabupaten yang bersangkutan.

Pasal 15

Pembekuan, Pencairan dan Pembubaran Kecamatan

Anggaran Rumah Tangga 12 berlaku pula bagi pembekuan, Pencairan dan Pembubara PPDI Kecamatan, dengan ketentuan bahwa yang berhak menetapkan Pembekuan, Pencairan dan Pembubaran Kecamatan adalah Pengurus PPDI Provinsi dengan mempertimbangkan usul dan Pengurus PPDI Kabupaten yang bersangkutan.

BAB VII

SYARAT-SYARAT PENGURUS

Pasal 16

Syarat Umum dan Syarat Khusus

(1) Semua anggota kepengurusan Organisasi PPDI disemua jenis dan tingkatan wajib memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut :

(a) Beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

(b) Berjiwa dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konskuen

(d) Bersih, jujur, bermoral tinggi, bertanggungjawab, terbuka dan berwawasan luas

(2) Anggota Pengurus Pusat, Pengurus PPDI Provinsi, Pengurus PPDI Kabupaten dan Pengurus PPDI Kecamatan disamping memiliki syarat umum tersebut dalam ayat (1) pasal ini : wajib memiliki syarat khusus sebagai berikut:

(a) Pernah duduk dalam kepengurusan organisasi pada tingkat yang sama atau paling rendah dua tingkat dibawahnya.

(b) Tidak merangkap jabatan menjadi pengurus dalam perangkat kelengkapan organisasi PPDI wilayah dan atau tingkat lainnya.

(d) Tidak menduduki jabatan pengurus lebih dari dua kali masa bakti berturut-turut dalam jabatan yang sama.

BAB VIII

PENGURUS PUSAT

Pasal 17

Susunan Pengurus

(1) Dalam kepengurusan PPDI perlu dilaksankan kesetaraan gender

(2) Anggota Pengurus Pusat PPDI berjumlah sebanyak banyaknya 60 Orang dengan susunan sebagai berikut :

(a) Pengurus harian, sebanyak-banyaknya 13 ( Tiga Belas ) orang.

1. Ketua Umum

2. Ketua 1 Bidang Program Kerja

3. Ketua 2 Bidang Pembinaan

4. Ketua 3 Bidang Administrasi, Menejemen,Humas dan Informasi dan komunikasi.

5. Ketua 4 Bidang Keuangan dan Usaha

6. Sekretaris Jendral

7. Sekretaris 1

8. Sekretaris 2

9. Sekretaris 3

10. Bendahara Umum

11. Bendahara 1

12. Bendahara 2

13. Bendahara 3

(b) Sekretaris bidang

1. Sekretaris bidang Organisasi dan Kaderisasi

2. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan kesra

3. Sekretaris Bidang Informasi dan Komunikasi

4. Sekretaris Bidang Kerohanian

5. Sekretaris Bidang Pembinaan dan Kesenian dan Olahraga

6. Sekretaris Bidang Advokasi dan Perlindungan Hukum

Pasal 18

Pemilihan Pengurus pusat

(1) Pada setiap Musyawarah Nasional pengurus Pusat mengakhiri masa baktinya dan diselenggarakan pemilihan Pengurus Pusat yang baru.

(2) Calon pengurus Pusat wajib tercantum dalam daftar nama calon tetap yang di usulkan Pengurus PPDI Kabupaten dan disahkan oleh Munas

(3) Pengurus Pusat dipilih oleh Munas, yang dalam hal ini berturut turut memilih ketua umum, 4 ketua dalam satu paket dam sekretaris jendral melalui pemungutan suara secara bebas dan rahasia.

(4) Kelima Pengurus terpilih tersebut menjadi formatur yang bertugas melengkapi susunan Pengurus Pusat PPDI tersebut pada ayat (2) pasal ini.

(5) Serah terima Pengurus Pusat lama kepada pengurus Pusat baru dilakukan dihadapan peserta Munas yang bersangkutan.

(6) Pemilihan Pengurus Pusat dipimpin Panita pemilihan Pengurus Pusat PPDI yang susunan dan keanggotaannya disahkan oleh Munas

(7) Sebelum memulai tugasnya, seluruh anggota Pengurus Pusat mengucapkan janji dihadapan peserta Munas yang memilihnya.

(8) Dalam hal kekosongan anggota Pengurus Pusat, Pengisiannya dilakukan oleh Rapat Pengurus Pusat dan hasilnya dilaporkan pada Rapat Kerja Nasioanl, kecuali untuk jabatan Pengurus Pusat terpilih pengisian wajib dilakukan Rapimnas dengan tetap mengindahkan pasal 16 dan pasal 17 Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Pusat

(1) Pengurus pusat PPDI bertugas menentukan kebijakan organisasi dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Munas. Munas Luar Biasa, Rakernas,rapimnas dan rapat Pengurus Pusat PPDI.

(2) Penjabaran tugas Pengurus Pusat diatur tersendiri dalam ketentuan organisasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan AD/ ART.

(3) Dalam menjalankan kebijakan tersebut Pengurus Pusat PPDI merupakan badan pelaksana tertinggi yang bersigat kolektif.

(4) Pengurus Pusat betanggungjawab kepada Munas atas kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.

(5) Pengurus Pusat bertanggungjawab kepada Munas atas kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.

(6) Pengurus Pusat bertanggungjawab atas pelaksanaan Kode Etik Perangkat Desa Indonesia, Ikrar Perangkat Desa Indonesia, Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga serta keputusan Munsyawarah dan Rapat Kerja Nasioanal

BAB IX

PENGURUS PROVINSI

Pasal 20

Susunan pengurus

(1) Dalam kepengurusan PPDI perlu dilaksanakan kesetaraan gender.

(2) Anggota Pengurus PPDI Provinsi berjumlah sebanyak-banyaknya 45 orang dengan

susunan sebagai berikut :

(a) Pengurus harian, sebanyak-banyak 13 orang.

1 Ketua Umum

2. Ketua 1 Bidang Program Kerja

3. Ketua 2 Bidang Pembinaan

4. Ketua 3 Bidang Administrasi, Menejemen,Humas dan Informasi dan komunikasi.

5. Ketua 4 Bidang Keuangan dan Usaha

6. Sekretaris Umum

7. Sekretaris 1

8. Sekretaris 2

9. Sekretaris 3

10. Bendahara Umum

11. Bendahara 1

12. Bendahara 2

13. Bendahara 3

(b) Pengurus PPDI Provinsi dapat dilengkapi paling banyak 7 orang sekretaris bidang

yang nama, susunan, serta fungsinya dapat mengacu pada nama, susunan, serta

fungsi sekretaris bidang di Pengurus Pusat.

Pasal 21

Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Provinsi

(1) Pengurus PPDI Provinsi bertugas dan berkewajiban :

(a) Menentukan kebijakan organisasi dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-Keputusan Munas, Munas Luar Biasa, Rakernas, Rakerwil PPDI Provinsi, Rakerwil Luar Biasa Provinsi, Rakerwil Provinsi dan rapat Pengurus PPDI Provinsi di wilayahnya.

(b) Melaksanakan program kerja organisasi baik program kerja organisasi baik program kerja nasional maupun program kerja Provinsi.

(d) Menegakkan disiplin organisasi dan mengatur ketertiban serta kelancaran keuangan Pengurus Pusat dan Pengurus PPDI provinsi.

(2) Penjabaran tugas Pengurus PPDI Provinsi diatur tersendiri dalam ketentuan organisasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan AD/ ART.

(3) Pengurus PPDI bertanggungjawab atas pelaksanaan Kode Etik Perangkat Desa Indonesia, Ikrar Perangkat Desa Indonesia, Anngaran dasar dan Anggaran rumah Tangga, keputusan Munyawarah Nasional, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawara Wilayah PPDI Provinsi serta Musyawarah Kerja Wilayah ( Muskerwil ) PPDI provinsi.

(4) Pengurus PPDI Provinsi bertanggungjawab kepada Muswil PPDI Provinsi atas kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.

(5) Dalam menjalankan kebijakan tersebut Pengurus PPDI Provinsi merupakan badan pelaksana tertinggi di wilayahnya yang bersifat kolektif berlandaskan pada prinsip keterbukaan, tanggungjawab, demokrasi dan kekeluargaan.

(6) Pengurus PPDI Provinsi berkewajiban mengirimkan laporan kepada Pengurus Pusat

setiap enam bulan sekali.

Pasal 22

Pemilihan Pengurus PPDI Provinsi

(1) Pada setiap Musyawarah Kerja Wilayah( Muskerwil ) PPDI Provinsi yang diadakan paling lambat 6 bulan setelah Musyawarah Wilayah ( Muswil ) pengurus PPDI Provinsi wajib mengakhiri masa baktinya dan diselenggarakan pemilihan Pengurus PPDI provinsi yang baru.

(2) Bakal calon Pengurus PPDI Provinsi wajib tercantum dalam daftar nama calon tetap yang diusulkan Pengurus PPDI kabupaten paling lambat 1 bulan sebelum Musyawarah Wilayah

( Muswil ) Provinsi.

(3) Tata cara dan Proses pencalonan diatur sebagai berikut :

(a) Pengurus PPDI Kabupaten berhak mencalonkan sebanyak-banyaknya 18 orang bakal calon yang memenuhi syarat sesuai pasal 16.

(b) Sebelum diajukan untuk menjadi calon tetap dan disahkan Musyawarah Kerja Wilayah ( Muskerwil ) PPDI Provinsi sebuah Panitia Khusus meneliti semua persyaratan teknis dan administratif para bakal calon dan menyampaikan rekomendasinya kepada Musyawarah Kerja Wilayah ( Muskerwil )

(c) Panitia khusus diangkat dan ditetapkan muskerwil PPDI Profinsi terakhir yang terdiri dari wakil pengurus PPDI Kabupaten yang ada di Profinsi tersebut.

(d) Enam bakal calon sah yang memperoleh dukungan suara terbanyak dapat memeperoleh kesempatan untuk menyampaikan visi dan misinya dihadapan peserta muswil yang waktu serta acaranya akan diatur oleh pemimpin Muswil.

(4) Tatacara dan proses pemilihan pengurus harian Provinsi diatur sebagai berikut :

(a) Musyawarah Wilayah memilih secara berturut-turut ketuaUmum, 4 Ketua dalam satu paket dan sekretarus umum.

(b) Calon Pengurus tercantum dalam daftar nama calon tetap yang diusulkan Pengurus PPDI Kecamatan.

melengkapi susunan Harian terpilih tersbut bertindak selaku formatur yang bertugas melengkapi susunan Pengurus provinsi sesuai dengan pasal 16 dan pasal 17.

(d) Formatur wajib melengkapi susunan Pengurus PPDI Provinsi dari nama-nama yang tercantum dalam daftar calon yang diseleksi oleh Musyawarah Kerja Wilayah ( Muskerwil ) PPDI Provinsi tersebut.

(5) Pemilihan pengurus PPDI Provinsi dipimpin oleh Pengurus pusat PPDI yang dibantu oleh Panitia Pelaksana pemilihan Pengurus PPDI Propinsi yang susunan dan keanggotaannya disahkan oleh Musyawarah Wilayah ( Muswil ) Provinsi tanpa mengikutsertakan anggota Pengurus PPDI Provinsi yang lama.

(6) Serah terima Pengurus PPDI Provinsi lama kepada Pengurus PPDI Provinsi baru dilakukan dihadapan peserta Musyawarah Wilayah Propinsi yang bersangkutan.

(7) Sebelum memulai tugasnya, seluruh anggota Pengurus PPDI Provinsi dilantik oleh Pengurus Pusat dan mengucapkan janji dihadapan peserta Muswil provinsi yang memilihnya.

(8) Dalam hal ini terjadi kekosongan anggota pengurus PPDI Provinsi, pengisiannya dilakukan oleh Rapat Pengurus PPDI Provinsi dan hasilnya dilaporkan kepada Musyawarah Kerja Wilayah ( Muskerwil ) Provinsi, kecuali untuk jebatan Pengurus PPDI Provinsi dan hasilnya dilaporkan kepada Muskerwil Provinsi, kecuali untuk jabatan Pengurus PPDI Provinsi terpilih pengisiannya wajib dilakukan oleh Musyawarah Wilayah Provinsi dengan tetap mengindahkan pasal 16 dan pasal 17 Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

PENGURUS KABUPATEN

Pasal 23

Susunan Pengurus

(1) Anggota Pengurus PPDI Kabupaten dengan susunan sebagai berikut :

(a) Pengurus Harian

1. Ketua

2. Wakil Ketua 1

3. Wakil Ketua 2

4. Wakil Ketua 3

6. Sekretaris

7. Wakil Sekretaris 1

8. Wakil Sekretaris 2

9. Bendahara

10. Wakil Bendahara 1

11. Wakil Bendahara 2

(b) Pengurus harian PPDI kabuapten dapat dilengkapi sekretaris bidang tertentu.

(2) Pembagian tugas dan fungsi sekretaris bidang dapat dilaksanakan berdasarkan acuan pada pembagian tugas dan fungsi sekretaris bidang di Pengurus PPDI Provinsi.

Pasal 24

Tugas dan Tanggungjawab pengurus Kabupaten

(1) Pengurus PPDI Kabupaten bertugas dan berkewajiban :

(a) Menentukan kebijakan organisasi dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar. Anggaran Rumah tangga, keputusan-Keputusan Munas, Munas Luar Biasa, Rakernas, Muswil PPDI Provinsi, Rakerwil PPDI Provinsi, Rapat Anggota PPDI Kabupaten, Rakerda Kabupaten dan Rapat Pengurus PPDI Kabuapten di wilayahnya.

(b) Melaksanakan program kerja organisasi baik program kerja nasional, program kerjaprovinsi dan program kerja kabupaten.

(d) Menegakkan disiplin organisasi dan mengatur ketertiban serta kelancaran keuangan Pengurus Pusat, pengurus PPDI Provinsi dan Pengurus PPDI Kabupaten.

(2) Penjabaran tugas Pengurus PPDI Provinsi dan Pengurus PPDI Kabupaten diatur tersendiri dalam ketentuan organisasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan AD/ ART.

(3) Pengurus PPDI Kabupaten bertanggungjawab asat pelaksanaan Kode Etik Perangkat Desa Indonesia, Ikrar Perangkar desa Indonesia, Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musda , rakerda , Muswil PPDI provinsi, Muskerwil PPDI Provinsi, Rapat Anggota PPDI Kabupaten, Rapat Kerja Kabupaten dan Rapat Pengurus PPDI kabupaten.a

(4) Pengurus PPDI Kabupaten bertanggungjawab kepada Rapat Anggota PPDI Kabupaten atas kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.

(5) Pengurus PPDI Kabupaten merupakan badan pelaksana tertinggi di wilayahnya yang bersifat kolektif berlandaskan pada prinsip keterbukaan, tanggungjawab, demokrasi dan kekeluargaan.

(6) Pengurus PPDI Provinsi berkewajiban mengirimkan laporan kepada Pengurus PPDI Provinsi dengan tembusan kepada Pengurus setiap enam bulan sekali.

Pasal 25

Pemilihan Pengurus PPDI kabupaten

(1) Pengurus PPDI Kabupaten dipilih oleh rapat Anggota PPDI Kabupaten yang wajib diadakan paling lambat 6 bulan setelah PPDI provinsi.

(2) Bakal Calon wajib tercantum dalam daftar nama calon tetap yang diusulkan Pengurus PPDI Kecamatan dan atau perwakilan anggota.

(3) Tatacara dan proses pencalonan Pengurus PPDI diatur sebagai berikut :

a. Pengurus PPDI Kecamatan berhak mencalonkan sebanyak-banyaknya 13 orang bakal calon yang memenuhi syarat sesuai pasal 16

b. Sebelum diajukan untuk menjadi calon tetap dan sahkan Rapat Anggota PPDI Kabupaten membentuk sebuah Panitia Khusus meneliti sema persyaratan teknis dan administratif para bakal calon dan menyampaikan rekomendasinya kepada Rapat Anggota.

c. Panitia Khusus diangkat dan ditetapkan Rapat Anggota PPDI Kabupaten terakhir yang terdiri wakil 5 Pengurus PPDI Kecamatan.

d. Tujuh bakal calon sah yang memperoleh dukungan suara terbanyak dapat memperoleh kesempatan yang menyampaikan visi dan misinya dihadapan peserta Rapat Anggota PPDI Kabuapten yang waktu serta acaranya akan diatur oleh Pimpinan Rapat Anggota.

(4) Tatacara dan proses pemilihan Pengurus harianPPDI Kabupaten diatur sebagai berikut :

(a) Rapat Anggota PPDI Kabupaten memilih secara berturut turut ketua umum, 2 wakil ketua dalam satu paket, sekretaris dalam satu paket dan Bendahara serta wakil bendahara dalam satu apket melalui pemungutan suara secara bebas dan rahasia.

(b) Calon Pengurus harus tercantum dalam daftar nama calon tetap yang diusulkan Pengurus PPDI kecamatan.

(c) Ketujuh Pengurus Harian terpilih tersebut bertindak selaku formatur dengan wewenang Rapat Anggota PPDI kabupaten bertugas melengkapi susuann Pengurus PPDI Kabupaten yang memnuhi syarat sesuai dengan psal 16 dan pasal 17.

(d) Formatur wajib melengkapi susunan Pengurus PPDI Kabupaten dari nama-nama yangtercantum dalam daftar calon yang diseleksi oleh Rapat Anggota PPDI Kabupaten tersebut.

(e) Pemilihan Pengurus PPDI Kabuapten dipimpin oleh Pengurus PPDI Provinsi yang dibantu oleh panitia Pelaksana pemilihan Pengurus PPDI Kabupaten yang susunan dan kenaggotannya disahkan oleh rapat Anggota PPDI Kabupaten tanpa mengikutsertakan anggota Pengurus PPDI Kabupaten yang lama.

(5) Serah terima Pengurus PPDI Kabupaten lama kepada Pengurus PPDI Kabupaten baru dilakukan dihadapan peserta Rapat Anggota PPDI Kabupaten yang bersangkutan.

(6) Sebelum memulai tugasnya, seluruh anggota Pengurus PPDI Kabupaten dilantik oleh Pengurus PPDI Provinsi dan mengucapkan janji dihadapan peserta Rapat Anggota PPDI Kabupaten yang memilihnya.

(7) Dalam hal terjadi kekosongan PPDI Kabupaten dan hasilnya dilaporkan kepada Rapat Kerja Kabupaten, kecuali untuk jabatan Pengurus harian terpilih pengisiannya wajib dilakukan oleh Rapat Kerja Kabupaten dengan tetap mengindahkan pasal 16 dan pasal 17 Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

PENGURUS KECAMATAN

Pasal 26

Susunan Pengurus

(1) Anggota Pengurus PPDI Kecamatan dengan susunan sebagai berikut :

(a) Pengurus Harian, sebanyak-banyaknya 5 orang.

1. Ketua

2. Wakil Ketua

3. Sekretaris

4. Wakil Sekretaris

5. Bendahara

6. Wakil Bendahara

(b) Pengurus Harian PPDI Kecamatan dapat dilengkapi sekretaris bidang tertentu.

(2) Pembagian tugas dan fungsi sekretaris bidang dapat dilaksanakan berdasarkan acuan pada pembagian tugas dan fungsi sekretaris bidang di Pengurus PPDI kabupaten.

Pasal 27

Tugas dan Tanggungjawab Pengurus PPDI Kecamatan

(1) Pengurus PPDI Kecamatan bertugas menentukan kebijakan organisasi dan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Muswil PPDI Provinsi, RapatAnggota PPDI kabupaten, Rapat Anggota Kecamatan, Rapat Kerja Kecamatan dan Rapat Pengurus PPDI Kecamatan di wilayahnya.

(2) Penjabaran tugas Pengurus PPDI kecamatan diatur tersendiri dalam ketentuan organisasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dan tikda bertentangan dengan AD/ ART.

(3) Tugas pokok Pengurus PPDI Kecamatan meliputi :

(a) Mengawasi, mengkoordinasi, membimbing dan membina aktifitas Pengurus PPDI Kecamatan.

(b) Menegakkan disiplin organisasi dan mengatur ketertiban serta kelancaran keuangan pengurus Pusat, Pengurus PPDI Provinsi, Pengurus PPDI kabupaten dan Pengurus PPDI Kecamatan.

(4) Pengurus PPDI Kecamatan bertanggungjawab atas pelaksanaan Kode Etik Perangkat Desa Indonesia, Ikrar Perangkat Desa Indonesia. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga. Keputusan-keputusan Munas, Munas Luar Biasa, Rakernas , Muswil PPDI Provinsi, Rakerwil PPDI Provinsi, Rapat Anggota PPDI Kabupaten, Rapat Kerja Kabupaten, Rapat Anggota Kecamatan dan Rapat Kerja Kecamtan.

(5) Pengurus PPDI Kecamatan bertanggungjawab kepada rapat anggota PPDI Kecamatan atas kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.

(6) Pengurus PPDI Kecamatan merupakan badan pelaksana tertinggi di wilayahnya yang bersifar kolektif berlandaskan pada prinsip keterbukaan, tanggungjwab, demokrasi dan kekeluargaan.

(7) Pengurus PPDI Kecamatan berkewajiban mengirim laporan kepada Pengurus PPDI Kabupaten dengan tembusan Kepada Pengurusan PPDI Provinsi setiap enam bulan sekali.

Pasal 28

Pemilihan Pengurus PPDI Kecamatan

(1) Pengurus PPDI Kecamatan dipilih oleh Rapat Anggota PPDI Kecamatan yang diadakan setelah masa bahaktinya berakhir.

(2) Rapat Anggota PPDI Kecamatan memilih secara berturut-turut ketua, 1 Wakil Ketua dan Sekretaris melalui pemungutan suara secara bebas dan rahasia.

(3) Ketiga pengurus tersebut bertindak selaku formatur dengan wewenang dari Rapat

Anggota untuk melengkapi susunan Pengurus PPDI Kecamatan seperti yang termaksud dalam pasal 16 dan pasal 17.

(4) Formatur wajib melengkapi susunan Pengurus PPDI Kabupaten dari nama-nama yang tercantum dalam daftar calon yang diseleksi dan disahkan oleh Rapat Anggota PPDI Kecamatan tersebut.

(5) Pencalonan Pengurus PPDI Kecamatan dilaksanakan oleh Rapat Anggota PPDI Kecamatan.

(6) Serah terima Pengurus PPDI Kecamatan lama kepada Pengurus PPDI Kecamatan baru dilakukan lengsung dalam Rapat Anggota PPDI kecamatan itu juga.

(7) Sebelum memulai tugasnya, Pengurus PPDI Kecamatan mengucapkan janjidan dilantik oleh pengurus PPDI Kabupaten dihadapan peserta Rapat Anggota PPDI Kecamatan yang memilihnya.

(8) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Pengurus PPDI Kecamatan, pengisiannya dilakukan oleh Rapat Pengurus PPDI Kecamatan, kecuali untuk jabatan Pengurus harian terpilih pengisiannya wajib dilakukan oleh Rapat kerja Kecamatan dengan tetap mengindahkan pasal 16 dan pasal 17 anggaran rumah tangga.

BAB XII

FORUM ORGANISASI

Pasal 29

Jenis Forum organisasi

Jenis forum organisasi :

(1) Jenis Forum organisasi PPDI terdiri dari

a. Muyawarah Nasional PPDI disebut Munas

b. Munas Luar Biasa PPDI di sebut MunasLub

c. Musyawarah Kerja Nasional disebut Muskernas

d. Rapat Kerja Nasional disebut Rakernas

e. Rapat Pimpinan Nasional disebut Rapimnas

f. Rapat Koordinsai nasional disebut Rakornas

(2) Jenis Forum organisasi PPDI Propinsi terdiri dari :

a. Muyawarah Wilayah PPDI Propinsi disebut Muswil

b. Musyawarah Luar Biasa PPDI Propinsi di sebut Muswilub

c. Musyawarah Kerja Wilayah PPDI Propinsi disebut Muskerwil

d. Rapat Kerja Wilayah PPDI Propinsi disebut Rakerwil

e. Rapat Pimpinan Wilayah PPDI Propinsi disebut Rapimwil

f. Rapat Koordinsai Wilayah PPDI Propinsi disebut Rakorwil

(3) Jenis Forum Organisasi PPDI Kabupaten

a. Muyawarah Daerah PPDI Kabupaten disebut MUSDA

b. Musyawarah Daerah Luar Biasa PPDI Kabupaten di sebut MUSDALUB

c. Musyawarah Kerja Daerah PPDI Kabupaten disebut MUSKERDA

d. Rapat Kerja Daerah PPDI Kabupaten disebut RAKERDA

e. Rapat Pimpinan Daerah PPDI Kabupaten disebut RAPIMDA

f. Rapat Koordinsai Daerah PPDI Kabupaten disebut RAKORDA

(4) Jenis Forum Organisasi PPDI Tingkat Kecamatan

a. Muyawarah PPDI Kecamatan disebut MUSCAM

b. Musyawarah Luar Biasa PPDI Kecamatan di sebut MUSCAMLUB

c. Musyawarah Kerja PPDI Kecamatan disebut MUSKERCAM

d. Rapat Kerja PPDI Kecamatan disebut RAKERCAM

e. Rapat Koordinsai PPDI Kecamatan disebut RAKORCAM

Pasal 30

Kourum

(1) Munas dianggap sah apabila di hadiri sekurang-kurangnya setengah plus satu dari jumlah kabupaten yang ada kepengurusannya.

(2) Muswil dianggap sah, apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah plus satu dari jumlah Kabupaten yang ada kepengurusanya.

(3) Musda dianggap sah, apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah plus satu dari jumlah Kecamatan yang ada kepengurusanya.

(4) Muscam dianggap sah,apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah plus satu dari jumlah anggota sekecamatan.

(5) JIka suatu rapat terpaksa ditunda karena tidak memenuhi kourum maka rapat akan diadakan 30 hari

Pasal 31

Pengambilan Keputusan

(1) Keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila upaya untuk mencapai mufakat tidak berhasil makan diputuskan dengan suara terbanyak.

BAB XIII

MUNAS

Pasal 32

Waktu dan Sifat

(1) Munas diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus pusat setiap lima tahun sekali.

(2) Munas Luar Biasa diadakan jika :

(a) Jika Mukernas menganggap perlu, atas dasar keputusan yang disetujui paling sedikit 2/3 (duapertiga) jumlah suara yang hadir.

(b)Atas permintaan lebih dari 2/3 (Dua pertiga ) jumlah Kabupaten yang ada kepengurusannya.

(3) Dalam jangka waktu waktu selambat-lambatnya 6 bulan sesudah keputusan atau permintaan tersebut ayat (2) (a), (b) dan (c) pasal ini diterima. Pengurus Pusat wajib menyelenggarakan Munas Luar Biasa.

(4) Munas Luar Biasa Khusus yang membicarakan pembubaran organisasi dapa dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) jumlah Kabupaten yang mewakili sedikit 2/3 (duapertiga) jumlah suara.

Pasal 33

Peserta Munas

(a) Pengurus Pusat PPDI

(d) Utusan PPDI Kabupaten

Pasal 34

Hak Bicara dan Hak Suara

(1) Tiap peserta mempunyai hak bicara

(2) Hak suara hanya ada pada utusan Kabuapten

(3) Tiap-tiap Kabuapten mempunya 1 (satu) suara untuk jumlah sampai dengan 2000 anggota

(4) Jumlah suara Kabupaten sedikitnya 1 dan sebanyak-banyaknya 3 suara

(5) Satu Kabupaten boleh mewakili hanya satu Kabupaten lain yang berhalangan menghadiri Munas dengan mandate yang sah.

(6) Mandat untuk mewakili Kabupaten yang dimaksud dalam ayat (5) pasal ini tidak boleh diberikan kepada Pengurus PPDI Provinsi, Pengurus Pusat dan Anggota Penasihat.

Pasal 35

Acara Munas

(1) Acara pokok Munas paling sedikit wajib membahas dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

(a) Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat, mengenai hal-hal :

- Kegiatan pelaksanaan program organisasi selama satu masa bhakti ;

- Kebijakan keuangan organisasi, inventaris dan kekayaan organisasi.

(b) Penetapan program Kerja termasuk rencana anggaran keuangan untuk masa bhakti

yang akan datang

(2) Acara lainnya yang ditetapkan dan disahkan Munas sesuai kewenangan yang diatur

dalam AD dan ART serta peraturan organisasi

Pasal 36

Tim Pemeriksa Keuangan

(1) Untuk memeriksa keungan dan kekayaan yang menjadi tanggung jawab Pengurus semua tingkatan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Keuangan yang dibetuk oleh musyawarah tertinggi di tingkatan.

(2) Tim tersebut terdiri atas 5 orang

(3) Tim Pemerikasa Keuangan memilih ketua, sekretaris, dan pelapor serta melaporkan hasil pekerjaan kepada musyawarah tersebut.

(4) Seluruh pembiayaan panitia menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat dan dimasukkandalam anggaran Musyawarah Nasional ( Munas )

Pasal 37

Panitia Pemerikasa Mandat dan Hak Suara

(1) Pengurus Pusat membentuk Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara, yang bertugas :

(a) Memrikasa mandate dan hak suara Pengurus Kabupaten yang mengirim utusannya ke

Munas

(b) Melaporkan hasilnya kepada Munas

(2) Panitia beranggotakan sebanyak 12 orang mewakili 12 Provinsi yang tidak merangkap Panitia Pemeriksa Keuangan.

(3) Panitia Pemeriksa Mandat dan hak Suara wajib menyelesaikan tugasnya sebelum siding pertama Munas dimulai.

(4) Panitia memilih ketua, sekretaris dan pelapor hasil pekerjaannya kepada Munas.

(5) Jumlah suara Kabupaten dalam Munas ditetapkan berdasarkan daftar anggota Kabupaten di Pengurus Pusat yang ditutup 2 bulan sebelum Munas dimulai.

Pasal 38

Panitia Pemilihan Pengurus Pusat

(1) Panitia Pemilihan Pengurus pusat terdiri atas utusan Pengurus PPDI Provinsi masingmasing 1 orang wakil

(2) Panitia bertugas mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan pengurus serta menyusun berita acara hasil pemilihan yang dilaporkan kepada Munas

(3) Panitia Pemilihan memilih Ketua, Sekretaris dan Pelapor serta melaporkan hasil pekerjaannya kepada Munas

BAB XIV

MUSYAWARAH KERJA NASIONAL

Pasal 39

Status

(1) Musyawarah Kerja Nasional adalah rapat antar Pengurus PPDI Provinsi yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Pusat dan merupakan instasi tertinggi di bawah Munas

(2) Tugas Musyawarah Kerja Nasional adalah menetapkan garis kebijakan yang ada dalam keputusan Munas selama masa antara Munas.

(3) Pengurus PPDI provinsi ikut bertanggung jawab tentang Keputusan Musyawarah Kerja Nasional kepada Musyawarah Nasional

Pasal 40

Waktu

(1) Musyawarah Kerja Nasional satu tahun sekali

(2) Musyawarah Kerja Nasional pertama dalam masa bhakti yang baru diadakan selambat-lambatnya 7 bulan setelah Munas.

(3) Musyawarah Kerja Nasional terakhir dalam masa bhakti itu diadakan selambat-lambatnya 3 bukan sebelum Munas

(4) Musyawarah Kerja Nasional dapat juga diadakan :

(a) Jika Pengurus Pusat menganggap perlu

(b) Atas permintaan ½ (seperdua) jumlah Pengurus PPDI Provinsi dan dalam jangka waktu 2 bulan sesudah permintaan tersebut. Pengurus Pusat wajib menyelanggarakannya.

Pasal 41

Peserta pengurus PPDI Provinsi

Peserta Musyawarah Kerja Nasional terdiri dari :

(a) pengurus Pusat PPDI

(b) Utusan Pengurus PPDI Provinsi, Kabupaten

Pasal 42

Hak Bicara dan Hak Suara

(1) Dalam Musyawarah Kerja Nasional semua peserta mempunyai hak bicara

(2) Hak suara ada pada utusan-utusan PPDI Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut :

(a) Tiap PPDI Provinsi sekurang-kurangnya 1 suara dan sebanyak-banyaknya 5 suara.

(b) Tiap 30.000 anggota berhak 1 suara.

Pasal 43

Kewajiban Musrawarah Kerja Nasional

(1) Membahas dan menilai cara pelaksanaan Keputusan Munas oleh Pengurus Pusat.

(2) Menetapkan ketentuan-ketentuan umum, rencana kerja tahunan dan kebijakan yang bersifat nasional yang belum ditetapkan dalam Munas. Masa bhakti kepengurusan wajib menetapkan program kerja Pengurus Pusat selama lima tahunan.

(3) Musyawarah Kerja Nasional terakhir dari masa bhakti kepengurusan wajib menetapkan Panitia Pemeriksa Keuangan Pengurus Pusat dan Panitia Pemeriksa Mandat dan hak Suara untuk Munas yang akan datang.

BAB XV

MUSYAWARAH WILAYAH PROPINSI

Pasal 44

Waktu

(1) Musyawarah Wilayah PPDI Provinsi diadakan dan dipimpin oleh Pengurus PPDI Provinsi tiap lima tahun sekali

(2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa PPDI Provinsi Luar Biasa diadakan :

(a) Atas permintaan MUKERWIL PPDI Propinsi berdasarkan keputusan 2/3 ( Dua Pertiga ) suara yang hadir.

(b) Atas permintaan lebih dari ½ (seperdua) jumlah Kecamatan yang mewakili lebih dari ½( seperdua) jumlah suara.

Pasal 45

Peserta

Peserta Musyawarah Wilayah Provinsi terdiri dari :

(a) utusan PPDI Kabupaten

(b) Pengurus PPDI Propinsi

(d) Utusan Pengurus Pusat

Pasal 46

Hak Bicara dan Hak Suara

(1) Dalam Musyawarah Wilayah PPDI Provinsi semua peserta mempunyai hak bicara

(2) Hak suara hanya ada pada utusan-utusan PPDI Kecamatan

(3) Tiap PPDI Kecamatan memiliki 1 suara untuk 200 orang angota.

(4) Jumlah suara 1 PPDI kecamatan sedikitnya 1 dan sebanyak-banyaknya 3 suara.

(5) PPDI Kecamatan boleh mewakili 1 PPDI Kecamtan lain yang berhalangan menghadiri

Musyawarah Wilayah PPDI Provinsi dengan mandate yang sah.

Pasal 47

Acara Musyawarah Wilayah PPDI Provinsi

(1) Acara pokok Muswil PPDI Provinsi paling sedikit wajib membahas dan menetapkan

hal-hal sebagai berikut :

(a) Laporan pertanggungjawaban Pengurus PPDI Provinsi, mengenai hal-hal :

- Kegiatan pelaksanaan program organisasi selama satu masa bhakti ;

- Kebijakan keuangan organisasi, invetaris dan kekayaan organisasi.

(b) Penetapan Program Kerja termasuk rencana anggaran keungan untuk masa bhakti yang akan datang.

(2) Acara lainnya yang ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Wilayah PPDI Provinsi sesuai kewenangan yang diatur dalam AD dan ART serta peraturan organisasi.

Pasal 48

Panitia Pemeriksa Keuangan

(1) Untuk memeriksa keuangan dan kekayaan yang menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksa Keuangan yang dibetuk oleh Konferensi Pusat terakhir sebelum MUNAS

(2) Panitia beranggotakan sedikit 3 orang yang mewakili dari 3 Kabupaten.

Pasal 49

Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara

(1) Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara, yang bertugas :

(a) memeriksa mandate dan hak suara PPDI Kecamatan yang mengirim utusannya ke Musyawarah Wilayah PPDI Provinsi ;

(b) melaporkan hasilnya kepada Musyawarah Wilayah PPDI provinsi.

(2) Panitia beranggotakan sebanyak 7 dan sedikitnya 3 orang mewakili seluruh Kabupaten yang tidak merangkap Panitia Pemeriksa Keuangan.

(3) Panitia memilih Ketua, sekretaris dan pelapor serta melaporkan hasil pekerjaannya

kepada Musyawarah Wilayah PPDI Provinsi.

Pasal 50

Panitia Pemilihan Pengurus PPDI Provinsi

(1) Panitia pemilihan Pengurus PPDI provinsi terdiri atas utusan Pengurus PPDI kabupaten masing-masing 1 orang wakil.

(2) Panitia bertugas mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan pengurus serta menyusun berita acara hasil pemilihan yang dilaporkan kepada Musyawarah Wilayah ( Muswil ) PPDI Provinsi.

(3) Panitia pemilihan memilih Ketua, Sekretaris dan Pelapor serta melaporkan hasil pekerjaan

kepada Musyawarah Wilayah ( Muswil ) PPDI provinsi.

BAB XVI

MUSYAWARAH KERJA WILAYAH

Pasal 51

Status, tugas dan Kewajiban

(1) Musyawarah Kerja Wilaya PPDI Provinsi adalah rapat antar Pengurus PPDI kabupaten yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus PPDI Provinsi dan merupakan instansi tertinggi di bawah Musyawarah Wilayah PPDI Provinsi.

(2) Tugas Musyawarah Kerja Wilayah PPDI provinsi adalah menetapkan program tahunan dan kebijakan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan Musyawarah Wilayah ( Muswil ) PPDI provinsi.

(3) Pengurus PPDI kabupaten ikut bertanggungjawab tentang Keputusan Musyawarah Kerja Wilayah PPDI Provinsi Kepada Muswil PPDI Provinsi.

Pasal 52

Waktu

(1) Musyawarah Kerja Wilayah PPDI Provinsi diadakan satu tahun sekali

(2) Musyawarah Kerja Wilayah PPDI provinsi yang pertama dalam masa bhakti PPDI Provinsi yang beru diadakan selambat-lambatnya 6 bulan setelah Musyawarah Wilayah PPDI Provinsi.

(3) Musyawarah Kerja Wilayah PPDI Provinsi terakhir dalam masa bahkti itu diadakan selambatlambatnya 3 bulan sebelum Musyawarah Wilayah PPDI Provinsi.

(4) Musyawarah Kerja Wilayah PPDI Provinsi dapat juga diadakan :

(a) Jika Pengurus PPDI Provinsi dapat juga diadakan:

(b) Atas permintaan ½ + 1 (seperdua plus satu ) dari Kabupaten yang sudah ada pengurusnya.

Pasal 53

Peserta

Peserta Musyawarah Kerja Wilayah PPDI Provinsi terdiri dari :

(a) Pengurus PPDI Kabupaten / Utusan

(b) Pengurus PPDI Propinsi

Pasal 54

Hak Biacara dan Hak Suara

(1) Dalam Musyawarah Kerja Wilayah PPDI provinsi tiap peserta mempunyai hak bicara

(2) Hak suara ada pada utusan-utusan Pengurus PPDI Kabupaten

(3) Tiap PPDI Kabupaten mempunyai 1 suara untuk jumlah sampai 2000 anggota

(4) Jumlah suara PPDI kabupaten sekurang-kurangnya 1 suara dan sebanyak-banyaknya 5 suara.

Pasal 55

Kewajiban Musyawara Kerja Wilayah PPDI Provinsi

(1) Membahas dan menilai cara pelaksanaan Keputusan Muswil PPDI Provinsi.

(2) Menetapkan rencana kerja tahunan dan kebijakan yang belum ditetapkan dalam Muswil PPDI Provinsi

(3) Menentukan penggantian anggota pengurus harian terpilih antar waktu apabila terjadi kekosongan

(4) Mambahas dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) Pengurus PPDI Provinsi untuk tahun mendatang.

(5) Musyawarah Kerja Wilayah PPDI Provinsi menjelang Munas sedikit menetapkan calon-calon anggota Panitia Pemilihan Pengurus Pusat.

BAB XVII

MUSYAWARAH DAERAH PPDI KABUPATEN

Pasal 56

Waktu

(1) Musyawarah Daerah PPDI Kabupaten diadakan dan dipimpin oleh Pengurus PPDI Kabupaten tiap lima tahun sekali

(2) Musyawarah Daerah ( Musda ) PPDI Luar Biasa Kabupaten dapat juga diadakan :

(a) Kalau Pengurus PPDI Kabupaten menganggap perlu dan disetujui Rapat KErja Kabupaten.

(b) Atas permintaan lebih dari ½ (seperdua) jumlah Kecamatan yang mewakili lebih dari ½ (seperdua) jumlah suara.

(3) Dalam jangka waktu 2 bulan sesudah salah satu dan atau semua permintaan tersebut diterima Pengurus PPDI Kabupaten wajib menyelenggarakannya.

Pasal 57

Peserta

Peserta Musyawarah Daerah PPDI Kabupaten terdiri dari :

(a) Pengurus Kecamatan

(b) Pengurus PPDI Kabupaten

Pasal 58

Hak Bicara dan Hak suara

(1) Dalam Musyawarah Daerah PPDI Kabupaten semaua peserta mempunyai hak Bicara

(2) Hak suara hanya pada utusan – utusan PPDI Kecamatan

(3) Jumlah suara 1 PPDI kecamatan sedikitnya 1 suara dan sebanyak banyaknya 5 suara

(4) PPDI Kecamatan boleh mewakili 1 PPDI Kecamatan lain yang berhalangan menghadiri Musyawarah Daerah PPDI Kabupaten dengan mandate yang sah.

Pasal 59

Acara Musyawarah Daerah PPDI Kabupaten

(1) Acara pokok Rapat Anggota PPDI Kabuapten paling sedikit wajib membahas dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

(a) Laporan Pertanggungjawaban Pengurus PPDI Kabupten, mengenai hal- hal :

a. Kegiatan pelaksanaan program organisasi, inventaris dan kekayaan organisasi,

b. Kebijakan keuangan organisasi, inventaris dan kekayaan organisasi.

(b) Penetapan Program Kerja termasuk rencana anggaran keuangan untuk masa bhakti yang akan datang.

(2) Acara lainnya yang ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Anggota PPDI Kabupaten sesuai kewenangan yang diatur dalam AD dan ART serta peraturan organisasi.

Pasal 60

Panitia Pemeriksa Keuangan

(1) Untuk memeriksa keuangan dan kekayaan yang menjadi tanggung jawab Pengurus PPDI Kabupaten dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksa Keuangan yang dibentuk oleh Rapat Anggota PPDI Kabupaten.

(2) Panitia beranggotakan sedikitnya 3 orang yang mewakili dari 3 Kecamatan.

Pasal 61

Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara

(1) Panitia pemeriksa Mandat dan Hak Suara, yang bertugas :

(a) Memeriksa mandate dan hak suara PPDI Kecamatan yang mengirim utusannya ke Musyawarah Daerah PPDI Kabupaten

(b) Melaporkan hasil kepada Musyawarah Daerah PPDI Kabupaten.

(2) Panitia beranggotakan sebanyak 7 dan sedikitnya 3 orang mewakili seluruh Kecamatan yang tidak merangkap Panitia Pemeriksa Keuangan.

(3) Panitia memilih ketua, sekretaris dan pelapor serta melaporkan hasil pekerjaannya kepada Musyawarah Daerah PPDI Kabupaten.

Pasal 62

Panitia Pemilihan Pengurus PPDI Kabupaten

(1) Panitia Pemilihan Pengurus PPDI Kabupaten terdiri atas utusan Pengurus PPDI Kecamatan masing-masing 1 orang wakil.

(2) Panitia bertugas mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan pengurus serta menyusun berita acara hasil pemilihan yang dilaporkan kepada Musyawarah daerah PPDI Kabupaten.

(3) Panitia Pemilihan memilih Ketua, Sekretaris, dan Pelapor serta melaporkan hasil pekerjaan kepada Musyawarah Daerah PPDI Kabupaten.

BAB XVIII

MUSYAWARAH KERJA DAERAH PPDI KABUPATEN

Pasal 63

Status dan Tugas

(1) Musyawarah Kerja Daerah PPDI Kabupaten adalah rapat antar Pengurus PPDI Kecamatan yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus PPDI Kabupaten dan merupakan instansi tertinggi di bawah Musyawarah Daerah PPDI Kabupaten.

(2) Tugas Musyawarah Kerja Daerah PPDI Kabupaten adalah menetapkan program tahunan dan kebijakan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Rapat Anggota PPDI Kabuapten.

(3) Musyawarah Kerja Daerah PPDI Kabuapten dapat menentukan penggantian anggota Pengurus harian terpilih antar waktu apabila terjadi kekosongan.

Pasal 64

Waktu

(1) Musyawarah Kerja Daerah ( Muskerda ) PPDI Kabupaten diadakan satu tahun sekali

(2) MUSKERDA PPDI Kabupaten yang Pertama dalam masa bhakti PPDI Kabupaten yang baru diadakan selambat-lambatnya 6 bulan setelah Musyawarah Daerah ( Musda ) PPDI Kabuapten.

(3) Musyawarah Kerja Daerah PPDI Kabupaten terakhir dalam masa bhakti itu diadakan selambat lambatnya 3 bulan sebelum Musyawarah Daerah PPDI Kabupaten.

(4) Musyawarah Kerja Daerah PPDI Kabupaten dapat juga diadakan:

(a) Jika Pengurus PPDI Kabupaten menganggap perlu

(b) Atas permintaan Pengurus PPDI Provinsi.

(d) Atas permintaan Pengurus Pusat

(5) Dalam jangka waktu 2 bulan sesudah salah satu dan atau semua permintaan tersebut diterima Pengurus PPDI Kabupaten wajib menyelenggarakan.

Pasal 65

Peserta

Peserta Musyawarah Kerja Daerah PPDI Kabupaten terdiri dari :

(a) Pengurus PPDI Kecamatan

(b) Pengurus PPDI Kabupaten

Pasal 66

Hak bicara dan Hak Suara

(1) Dalam Rapat Kerja PPDI Kabupaten tiap peserta mempunyai hak bicara

(2) Hak suara ada apda utusan-utusan Pengurus PPDi Kecamatan

(3) Jumlah suara PPDI Kecamatan sekurang-kurangnya 1 suara sebanyak-banyaknya 5 suara.

Pasal 67

Kewajiban Musyawarah Kerja Daerah PPDI Kabupaten

(1) Membahas dan menilai cara pelaksanaan Keputusan Musyawarah Daerah PPDI Kabuapten.

(2) Menetapkan rencana kerja tahunan dan kebijakan yang belum ditetapkan dalam Musyawarah Daerah PPDI Kabupaten.

(3) Menentukan penggantian anggota pengurus harian terpilih antar waktu apabila terjadi kekosongan

(4) Membahas dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) Pengurus PPDI Kabupaten untuk tahun mendatang.

(5) Musyawarah Kerja Daerah PPDI Kabupaten menjelang MUSWIL sedikitnya menetapkan calon-calon anggota Panitia Pemilihan Pengurus Propinsi

(6) Musyawarah Kerja Daerah PPDI Kabupaten menjelang Musda sedikitnya menetapkan calon-calon anggota Pengurus Pusat dan menjelang Musyawarah Daerah Kabupaten menetapkan calon anggota Panitia Pemilihan Pengurus Kabupaten.

BAB XIX

MUSYAWARAH PPDI KECAMATAN

Pasal 68

Musyawarah Kecamatan

(1) Musyawarah Kecamatan ( Muscam ) PPDI kecamatan diselenggarakan dan dipimpin oleh pengurus PPDI Kecamatan tiap 3 tahun sekali pada akhir masa bhakti kepengurusan PPDI Kecamatan.

(2) Rapat Anggota PPDI Kecamatan Luar Biasa dapat juga diadakan.

(a) Jika Pengurus PPDI Kecamatan menganggap perlu

(b) Atas permintaan sekurang-kurangnya ½ + 1( seperdua + satu ) jumlah anggota PPDI Kecamatan.

(d) Atas permintaan Pengurus PPDI Provinsi

(3) Peserta rapat Anggota PPDI Kecamatan terdiri dari :

(a) Seluruh anggota PPDI Kecamatan

(b) Pengurus PPDI Kecamatan

(d) Wakil Pengurus PPDI Provinsi

(4) Semua anggota berdasarkan undangannnya mempunyai hak bicara

(5) Hak bicara dan hak suara ada pada semua anggota PPDI Kecamatan yang hadir

(6) Anggota yang tidak hadir dianggap tidak mengunakan hak biacara dan hak suaranya

(7) Acara pokok Rapat Anggota PPDI Kecamatan wajib membahasdan menetapkan antara lain :

(a) Laporan pertanggungjawaban Pengurus PPDI Kecamatan termasuk kebijakan keuangan dalam masa bhaktinya

(b) Rencana kerja termasuk anggaran keuangan dalam masa bhakti yang akan datang.

(8) Pada dasarnya segala ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah PPDI

Kecamatan disesuaikan berdasarkan ruang lingkup dan tingkatannya.

Pasal 69

MUSYAWARAH KERJA KECAMATAN

(1) Muskercam PPDI Kecamatan diadakan dan dipimpin oleh Pengurus PPDI Kecamatan

(2) Muskercam PPDI Kecamatan dapat juga diadakan :

(a) Jika Pengurus PPDi Kecamatan menganggap perlu

(b) Atas permintaan sekurang-kuranganya ½ 9seprdua) jumlah anggota PPDi Kecamatan

(d) Atas permintaan Pengurus PPDI Provinsi

(3) Dalam jangka waktu 1 bulan setelah salah satu dan atau semua permintaan tersebut dalam ayat (2) pasal ini diterima. Pengurus PPDI Kecamatan wajib menyelenggarakannya.

(4) Peserta Rapat Kerja PPDI Kecamatan:

(a) Seluruh anggota PPDI Kecamatan

(b) Pengurus PPDI Kecamatan

(5) Hak bicara dan hak suara ada pada semua anggota PPDI Kecamatan yang hadir dengan ketentuan 1 anggota 1 suara

(6) Anggota yang tidak hadir di anggap tidak menggunakan hak bicara dan hak suaranya

(7) Pada dasarnya segala ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Kerja Daerah PPDI Kabupaten berlaku juga pada penyelenggaraan Musyawarah Kerja Kecamatan PPDI Kecamatan dengan disesuaikan berdasarkan ruang lingkup dan tingkatannya.

BAB XX

RAPAT KERJA DAN PERTEMUAN LAIN

Pasal 70

Rapat Pengurus

(1) Rapat Pengurus/Pengurus Harian di setiap tingkatan diadakan sesuai keperluan dan sekurang-kurangnya diselenggarakan 1 kali sebulan.

(2) Rapat Pengurus Lengkap Pimpinan Organisasi diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.

(3) Rapat Pleno Lengkap Organisasi yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Organisasi, dan Badan Penasihat diadakan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.

(4) Rapat Pengurus Lengkap dapat juga diadakan atas permintaan ½ jumlah anggota Pengurus Langkap dan atau ada hal-hal yang mendesak.

(5) Pertemuan khusus antara berbagai pihak secara terpisah dapat diasakan sesuai keperluan.

(6) Dalam rapat tersebut semua anggota yang hadir mempunyai hak bicara dan hak suara yang sama.

Pasal 71

Pertemuan Lain

Pertemuan lain dapat diselenggarakan oleh pengurus organisasi di semua tingkatan apabila di

perlukan dalam upaya kelancaran pelaksanaan misi organisasi.

BAB XXI

BADAN PENASEHAT DAN PEMBINA

Pasal 72

Badan Penasehat / Pembina Pengurus Pusat

(1) Atas usul Pengurus Pusat, Munas menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Penasihat Pembina Pusat yang sedikitnya berjumlah 9 orang dan terdiri atas tokoh-tokoh dibidang pemerintahan, kemasyarakatan dan para ahli yang berkaitan dengan pemerintahan dan ketenagakerjaan.

(2) Badan Penasihat / Pembina baik diminta atau tidak bertugas member nasihat dan mebina serta memberikan saran-saran kepada Pengurus Pusat.

(3) Masa bhakti Badan Penasihat / Pembina Pusat sama dengan masa Bhakti Pengurus Pusat.

Pasal 73

Badan Penasihat / Pembina Pengurus PPDI Provinsi

(1) Atas usul Pengurus PPDI Provinsi yang baru, Musyawarah Wilayah Provinsi menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Provinsi yang sedikitnya berjumlah 7 orang dan terdiri atas tokoh-tokoh dibidang pemerintahan , kemasyarakatan dan para ahli yang berkaitan dengan pemerintahan dan ketenagakerjaan.

(2) Badan Penasihat / Pembina baik diminta atau tidak bertugas memberikan nasihat dan saran-saran kepada Pengurus Propinsi

(3) Masa bhakti Badan Penasihat Provinsi sama dengan masa Bhakti Provinsi.

Pasal 74

Badan Penasihat Pembina pengurus PPDI Kabupaten

(1) Atas usul Pengurus PPDI Kabupaten, Musyawarah Daerah Kabupaten menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Penasihat Kabupaten yang sedikitnaya berjumlah 5 orang dan terdiri atas tokoh-tokoh dibidang pemerintahan, kemasyarakatan dan para ahli yang berkaitan dengan pemerintahan dan ketenagakerjaan.

(2) Badan Penasihat / Pembina baik diminta atau tidak bertugas memeberi nasihat dan saran-saran kepada Pengurus Kabupaten

(3) Masa bhakti Badan Penasihat Kabupaten sama dengan masa Bhakti Pengurus kabupaten.

Pasal 75

Badan Penasihat / Pembina Pengurus PPDI Kecamatan

(1) Atas usul Pengurus PPDI Kecamatan, Muscam Kecamatan menetapkan susunan keanggotaan Badan Penasihat/ Pembina Kecamatan yang sedikitnya berjumlah 3 orang dan terdiri atas tokoh-tokoh dibidang pemerintahan, kemasyarakatan dan para ahli yang berkaitan dengan pemerintahan dan ketenagakerjaan.

(2) Badan Penasihat baik diminta atau tidak bertugas memberi nasihat dan saran-saran kepada Pengurus Kecamatan.

(3) Masa bhakti Badan Penasihat Kecamatan sama dengan masa Bhakti Pengurus Kecamatan.

BAB XXII

MAJELIS KEHORMATAN ORGANISASI DAN KODE ETIK PROFESI

Pasal 76

Status, Kedudukan dan Wewenang

(1) Jika dianggap perlu Badan Pemimpin Organisasi tingkat Kabupaten dapat membentuk Majelis Kehormatan Organisasi dan Kode Etik Profesi sesuai dengan tingkatnya.

(2) Fungsi dan tugas Majelis Kehormatan Organisasi dan Kode Etik Profesi ditingkat Kecamatan menjadi tanggung jawab Pengurus PPDI Kabupaten.

(3) Majelis Kehormatan Organisasi dan Kode Etik Profesi bertugas memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Badan Pimpinan Organisasi yang membentuknya tentang:

(a) Pelaksanaan bimbingan, pengawasan, dan penilaian dalam pelaksanaan disiplinorganisasi serta kode etik Perangkat Desa;

(b) Pelaksanaan, penegakan, dan pelanggaran disiplin organisasi yang terjadi di wilayah kewenangannya;

(4) Susunan Keanggitaan Majelis Kehormatan Organisasi dan Kode ETIK Provesi terdiri dari

unsure Badan Penasihat/Pembina , Badan Pimpinan Organisasi, unsure keahlian lainnya sesuai dengan keperluan

(5) Tatacara, tugas, wewenang dan mekanisme kerja Majelis Organisasi dan Kode Etik diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

BAB XXIII

PERBENDAHARAAN

Pasal 77

Keuangan Organisasi

(1) Setiap anggota wajib membayar iuran Rp 5.000,-, tiap Bulan

(2) Uang iuran anggota ditetapkan oleh Rapat Kerja PPDI Provinsi minimal Rp. 5.000,-

setiap bulan, dengan rincian pendistribusian sebagai berikut;

- Untuk pengurus Pusat 10 %

- Untuk Pengurus PPDI Profinsi Rp. 10%

- Untuk Pengurus PPDI Kabupaten 30 %

- Untuk Pengurus PPDI Kecamatan 50 %

(3) Pelaksanaan pengumpulan uang iuran melalui rekening organisasi didistribusikan melalui pengurus kabupaten dan dipertanggung jawabkan kepada Pengurus di bawah koordinasi Pengurus Provinsi.

(4) Apabila dipandang perlu pengurus kabupaten dapat menentukan besaran iuran dari ketentuan tersebut dari ayat 2

Pasal 78

Kekayaan Organisasi

(1) Pengurus disemua tingkatan wajib mencatat dan menginventearisasikan kekayaan organisasi.

(2) Senua pemindahan hak, pelepasan, dan pemutasian kekayaan organisasi baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak wajib mendapat persetujuan rapat pengurus dan dipertanggung jawabkan pada forum organisasi tertinggi di wilayahnya

(3) Inventarisasi kekayaan organisasi menjadi bagian pertanggung jawaban pengurus.

Pasal 79

(1) Tim Pemeriksa Keuangan dan kekayaan yang menjadi tanggung jawa pengurus semua tingkatan dilaksanakan oleh tim pemeriksa keungan yang dibentuk oleh forum tertinggi di semua tingkatan.

(2) Tim pemrik Keuangan terdiri dari 5 orang.

(3) Tim tersebut terdiri dari

- Ketua

- Sekretaris

- Anggota

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Paling lambat 1 tahun setelah berlakunya AD/ART ini semua Badan kelengkapan organisasi dari Pusat sampai Kecamatan wajib melakukan penyesuaian dengan isi dan materi AD/ART ini yang dilaksanakan melalui forum organisasi sesuai tingkatannya.

BAB XXV

P E N U T U P

Pasal 81

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi oleh Pengurus Pusat dan dipertanggungjawabkan kepada Munas

(2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas materi AD/ART maka penafsiran yang berlaku dan sah adalah penafsiran yang dilakukan oleh Pengurus Pusat sampai ada penafsiran dalam Munas berikutnya.

(3) Anggaran Rumah Tangga berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan Oleh : Munas tahun 2011 Pada Tanggal : 22 Januari 2011

PENGURUS PUSAT

PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA (PPDI)

Ketua Umum Sekretaris Jenderal

UBAEDI ROSYIDI, S.H. MUGIYONO MUNAJAD, BSC.

Cari Blog Ini

sandi yudha kurniawan

ANGGARAN RUMAH TANGGA PPDI ( PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

AD / ART FKPD SIDOARJO

ANGGARAN DASAR PPDI ( PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA )

CARA MUDAH MENG-CRACK SOFTWARE