FKPD Sidoarjo Tuntut Bupati Cairkan Tunjangan Perangkat Desa

Sidoarjo : Ratusan perangkat desa dari Forum Komunikasi Perangkat Desa (FKPD) berunjuk rasa ke Kantor Pemkab Sidoarjo. FKPD menuntut agar Bupati Sidoarjo Saiful Ilah segera mencairkan uang tunjangan perangkat desa, karena sudah tiga bulan uang tunjangan perangkat desa belum dibayarkan. Padahal, sesuai aturan yang baru harusnya uang tunjangan itu diberikan ke perangkat desa tiap bulan.

Dengan mengendarai ratusan sepeda motor dan lima truk, perangkat yang merupakan ujung tombak pemerintahan desa itu berkumpul di alun-alun Sidoarjo. Selanjutnya mereka berjalan kaki menuju ke Kantor Pemkab Sidoarjo di sebelah selatan alun-alun.

Ketua FKPD Sidoarjo Khusnul Khuluk mengatakan, selain menuntut agar tunjangan perangkat desa segera dibayar, pihaknya juga menuntut adanya kejelasan aturan terkait masa tugas perangkat desa. Sebab, selama ini aturan terkait masa jabatan perangkat desa masih belum jelas.

Perwakilan perangkat desa akhirnya diperbolehkan masuk ke Kantor Pemkab Sidoarjo ditemui oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa Pemkab Sidoarjo Ali Imron dan Kepala Bagian Hukum Pemkab Sidoarjo Heri Susanto. Namun, Ali Imron tidak bisa memutuskan, karena bupati tidak berada di tempat.

Sembari menunggu perwakilannya berunding, perangkat desa terus berorasi. Bahkan, mereka mengumpulkan kartu tanda pengenal perangkat desa yang digantung di saku bajunya. Kemudian kartu tanda pengenal itu diletakkan di tanah.

Bukan hanya itu, beberapa perangkat desa juga menginjak-injak pin Korpri perangkat yang mereka kenakan. “Kami juga akan boikot menarik pajak di desa sebelum hak-hak kami dipenuhi,” ujar salah satu perangkat desa saat orasi, Rabu (28/3/2012).

Perangkat desa juga menyesalkan janji bupati beberapa waktu lalu, jika tunjangan perangkat desa akan cair bulan ini. Kenyataannya, sampai saat ini uang tunjangan perangkat desa Rp1,2 juta tiap bulannya juga belum dicairkan.

Padahal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012 sudah disahkan oleh dewan akhir Desember lalu. Sehingga, anggaran sudah mulai diserap oleh satuan kerja untuk dicairkan sesuai kebutuhan.

“Sekarang pembangunan sudah dimulai, PNS sudah mendapat gaji, kenapa kok tunjangan perangkat belum dicairkan,” tandas Abdul Malik, Kasi Pembangunan Desa Balongdowo, Kecamatan Candi, Sidoarjo.

Aksi demo yang digelar perangkat desa berjalan lancar dengan pengawalan ratusan personel dari Polres Sidoarjo. Tak lama kemudian polisi memasang kawat berduri di depan Kantor Pemkab untuk membatasi pengunjuk rasa agar tidak menerobos masuk ke kantor pemerintahan daerah itu.

Tidak puas karena tidak mendapat jawaban dari Pemkab Sidoarjo karena bupati tidak ada, perangkat desa mengalihkan aksinya ke DPRD Sidoarjo. Perwakilan perangkat desa hanya ditemui Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Mundzir Dwi Ilmiawan, karena sebagaian besar anggota dewan sedang kunjungan ke luar daerah.

Mundzir Dwi Ilmiawan mengatakan dia akan menerima aspirasi perangkat desa. Namun, karena anggota Komisi A tidak ada yang hadir, dia akan menggelar rapat komisi terlebih dulu terkait aspirasi perangkat desa.

“Saya belum bisa memutuskan dalam rapat kali ini karena anggota Komisi A tidak ada yang hadir. Namun, masalah ini akan kita tindaklanjuti dengan mengundang instansi terkait,” ujar Mundzir Dwi Ilmiawan.

Politikus asal PDIP tersebut menambahkan, jika memang aturan tunjangan perangkat desa diberikan tiap bulan, pemkab harus memenuhinya. Sehingga, tidak menimbulkan gejolak apalagi sampai berunjuk rasa.